Paparan Arah Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP pada Pemda
Tutorilmu.id. Berikut ini adalah paparan mengenai arah kebijakan pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah (Pemda) yang disampaikan oleh Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Landasan Kebijakan
1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
7. Permendikbudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
8. PMK Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
Baca : Pokok-Pokok Kebijakan BOS/BOP TA 2023
Latar Belakang Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah
1. Penyesuaian Kebijakan DAK Non Fisik yang belum diatur dalam Permendagri Nomo r24 Tahun 2020, antara lain BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
2. Keselarasan pengaturan Juknis dan Penyaluran Dana BOSP Kesetaraan yang diatur dalam Permendikbud dan Permenkeu dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
4. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah.
5. Surat Dirjen PAUD Dikdasmen No.13724/C/PR.03.01/2021 tentang Penyaluran BOS dan BOP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.
Baca : Perubahan Kebijakan Penyaluran Dana BOSP 2023
Paparan Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operaional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Pemda) selengkapnya terdapat pada tautan berikut ini.
Demikian paparan arah kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operaional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Semoga bermanfaat.